JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR telah merampungkan penataan Kawasan Sibea-bea di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dukungan pembangunan infrastruktur pada DPSP Danau Toba dilakukan secara terpadu.

Karena hal pertama yang harus dilakukan mengenai kawasan pariwisata ialah perbaikan infrastruktur. Baru kemudian amenities, event, serta promosi besar-besaran.

"Prinsip penataan kawasan wisata ini adalah merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (26/02/2023).

Penataan Kawasan Sibea-bea dengan luas 1 hektare dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, sejak Mei 2022 dan selesai pada Desember 2022.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunannya sebesar Rp 11,68 miliar, bersumber dari APBN TA 2022.

Kepala BPPW Sumatera Utara Syafriel Tansier menambahkan, pekerjaan penataan Kawasan Sibea-bea dilakukan oleh CV Permata Kasih selaku kontraktor dan PT Delta Arsitektur Persada selaku Konsultan Pengawas.

"Lingkup kegiatan meliputi pekerjaan persiapan, pembangunan plaza, bangunan gerbang, kantor pengelola, pos jaga, pos tiketing, toilet, parkir, penataan lansekap, serta MEP Kawasan," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah membangun jalan akses sepanjang 2,5 km untuk mempermudah akses menuju lokasi wisata Rohani Patung Kristus Penyelamat di Puncak Bukit Sibea-bea.

Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Matio Jaya Cemerlang dengan anggaran APBN senilai Rp Rp 23,3 miliar dan rampung pada Januari 2021 lalu.

Sebagaimana diketahui, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu dari 5 kawasan Destinasti Pariwisata Super Prioritas.

Dukungan infrastruktur dilakukan Kementerian PUPR secara terpadu untuk pengembangan DPSP Danau Toba melalui penataan kawasan, jalan dan jembatan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk.