JAKARTA - Gelombang Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir hampir membuat dunia pendidikan di Tanah Air lumpuh. Sekolah-sekolah ditutup, siswa tidak bisa bertatap muka dengan guru dan berpisah dengan kawan dan lingkungan sekolah. Sistem pembelajaran pun diubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis internet. Mayoritas siswa dan guru pun gagap mengikuti model pembelajaran jarak jauh ini. Dari persoalan ketiadaan gawai, keterbatasan kuota data, hingga akses internet yang tidak merata. Belum lagi kurikulum pendidikan saat itu tidak cocok dengan model pembelajaran jarak jauh. Akibatnya sudah jelas, di mana proses belajar mengajar selama pandemi jauh dari kata efektif. Ancaman learning loss di Indonesia pun menjadi kenyataan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek selama hampir satu setengah tahun pandemi rata-rata peserta didik Indonesia mengalami kemunduran kemampuan akademik. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun (kelas 1 SD) adalah 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan (learning loss ). Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Data tersebut merupakan hasil riset Kemendikbud Ristek yang diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi, pada Januari 2020 sampai April 2021. Fenomena serupa terjadi di mayoritas peserta didik yang menggunakan model pembelajaran jarak jauh.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Jumeri mengatakan, learning loss terjadi karena kurangnya kualitas serta fasilitas bagi anak yang menjalankan PJJ sehingga akhirnya berdampak pada penurunan capaian belajar. "Kita tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dalam sisi capaian pelajar dan kesenjangan kualitas antara yang memiliki akses ke teknologi dan yang tidak itu jadi semakin besar. Kita pun berisiko punya generasi dengan learning loss , akan ada dampak permanen dalam generasi kita, terutama bagi yang lebih muda jenjangnya. Dampak lain juga mengakibatkan sejumlah anak putus sekolah. Sejumlah sekolah swasta mengeluh karena siswanya tidak membayar uang sekolah karena dilakukannya PJJ," paparnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus memulihkan pendidikan dari dampak pandemi, perlu diterapkan kebijakan darurat. Hal tersebut dilakukan kementeriannya dengan penyederhanaan kurikulum dalam bentuk darurat yang dinilai efektif memitigasi ketinggalan pembelajaran pada masa pandemi. "Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif," ucap Jumeri.

Kemendikbud Ristek pun meluncurkan Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan lain dari penerapan Kurikulum Merdeka yaitu lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil Pelajar Pancasila.

Sejak Tahun Ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak (PGP) dan 901 SMK pusat keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai 2022 Kurikulum Merdeka dapat diterapkan pada satuan pendidikan meskipun bukan sekolah penggerak, dari TK-B, SD, dan SDLB kelas I dan IV, SMP dan SMPLB kelas VIII, SMA dan SMALB dan SMK kelas X. "Yang harus diingat bahwa kurikulum ini merupakan opsi atau pilihan bagi sekolah sesuai kesiapan masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa. Satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Kunci keberhasilan perubahan kurikulum adalah kalau kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut," ucapnya.



Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dinn Wahyudin, menyatakan, beberapa strategi pembelajaran yang diberikan pemerintah seperti program guru penggerak, dosen penggerak, organisasi penggerak, dan sekolah penggerak untuk menarik Indonesia dari ancaman learning loss akibat pandemi dinilai masih kurang jitu. Berbagai program tersebut akan efektif jika dilaksanakan dalam situasi normal. "Itu menurut saya pendekatan ketika kita masih dalam keadaan normal. Kita ini sudah pandemi, treatment berbeda harus segera dilakukan," katanya kepada KORAN SINDO .

Menurut Dinn, hal-hal yang dilakukan pemerintah sejauh ini sebenarnya adalah strategi yang umum dilakukan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Strategi itu yakni dengan melakukan perubahan skala kecil di lingkungan yang terkendali. Intervensi dilakukan di lingkungan yang terbatas untuk memastikan perubahan yang diterapkan tidak memakan korban dengan jumlah yang masif kalau tidak berhasil. Jika sudah terbukti berhasil, intervensi baru dilakukan dengan skala besar.

Namun, Dinn melihat strategi seperti itu membutuhkan waktu cukup lama. Sementara di tengah pandemi dunia sedang berlomba-lomba mengejar potensi learning loss atau kehilangan pembelajaran karena pandemi. "Ada faktor waktu jadi kalau seperti tadi, perubahan di 10.000 sekolah, lalu ditambah jadi 20.000. Ini menurut saya efeknya kecil, enggak terlalu besar," tambahnya.

Pemerintah harus berani mengambil risiko dengan menerapkan intervensi secara masif kepada seluruh tenaga pendidikan dan sekolah. Terlebih intervensi itu sangat minim terjadi selama pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selama ini kendala pendidikan di Indonesia adalah minimnya intervensi kepada guru dan sekolah. Padahal, dia menilai guru dan sekolah membutuhkan bimbingan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.