TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan segera diangkat menjadi komisaris independen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Meski pernah menjadi menteri, tapi citra Jonan di publik masih sangat lekat dengan usahanya mengubah wajah PT Kereta Api Indonesia (Persero) semasa menjabat Dirut PT KAI.

Akhir 2019 misalnya, muncul kabar Jonan akan ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Saat itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan kepada pemimpin yang kelak menempati direksi Garuda untuk mencontoh dan meniru kepemimpinan Jonan dalam memajukan KAI. Jonan menjadi Dirut KAI selama lima tahun dari 2009 sampai 2014.

"Kepemimpinan Ignasius Jonan dalam membenahi dan memajukan PT KAI mungkin bisa ditiru oleh sosok-sosok pemimpin pengganti di direksi Garuda," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi, Ahad, 8 Desember 2019.

Djoko juga berharap Menteri BUMN Erick Thohir dapat menempatkan mantan Menteri ESDM Jonan sebagai pimpinan direksi di maskapai pelat merah tersebut. "Secara umum, kriteria sosok pemimpin yang layak ditempatkan di Garuda haruslah jujur dan tidak korup. Kalau masih memikirkan kemewahan dirinya, jangan jadi direksi BUMN," kata Djoko.

Kemajuan pesat  PT KAI di masa kepemimpinan Jonan, menurut Djoko, bisa dijadikan contoh bagaimana aspek pelayanan bisa meningkat dan diikuti aspek keselamatan. Hal ini terlihat dari angka kecelakaan kereta api yang menurun. Meski demikian, Dirut pilihan Menteri BUMN Erick Thohir jatuh pada Irfan Setiaputra, bukan Jonan.

Tempo pernah mewawancari Jonan pada Juni 2012, saat ia masih menjadi bos KAI. Saat itu, salah satu gebrakan Jonan adalah mengubah orientasi organisasi dari product oriented menjadi customer oriented. "Kami berusaha membuat pelanggan bahagia," kata Jonan saat itu.

Menurut Jonan, yang dia lakukan sejatinya hanya menghidupkan kembali prinsip dasar bisnis: pelayanan bagus, pelanggan senang, mereka datang lagi, kereta api untung. Hasilnya total pendapatan KAI pada 2011 tembus Rp 6,3 triliun. Ini hanya pendapatan satu tahun, tapi jauh melampaui pendapatan selama tiga tahun dari 2000 sampai 2002 yang hanya Rp 5,73 triliun. "Numbers don't lie," kata Jonan saat itu.

Selain itu, Jonan juga disiplin menerapkan sistem piket, yang sebelumnya tak ada. Ia mewajibkan dirinya serta para direktur untuk bergabung. Alhasil, sebulan sekali Jonan bisa "mangkal" semalaman di stasiun kecil di luar Kota Bandung, kantor pusat KAI.

Selain itu, perubahan secara kasat mata juga terjadi di kereta api. Dulu penumpang Commuter Line Jabodetabek berjubel di atas atap kereta. Tapi kini, tak ada lagi kebiasaan semacam itu. Dulu di kereta jarah jauh, pedagang asongan bebas berjualan. Kini kebiasaan itu hilang.

Meski menghasilkan gebrakan, kinerja Jonan tak lepas dari kritik. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan misalnya, pernah mengatakan Jonan adalah orang yang paling aktif menggusur pedagang.

"Penggusuran paling banyak akibat kebijakan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia saat itu, Ignasius Jonan," kata Azas dalam acara diskusi bertema "Catatan Akhir Tahun 2014, Jakarta Belum Ramah HAM" di Jakarta Pusat, Ahad, 21 Desember 2014.

Menurut Azas, dari 17 wilayah penggusuran terhadap PKL, 15 wilayah (88 persen) di antaranya tidak melalui proses sosialisasi dan negosiasi. Sedangkan untuk dua daerah (12 persen) lainnya, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan pedagang sebelum melakukan penggusuran.